Langsung ke konten utama

BPBD DAN ADRA SELENGGARAKAN WORKSHOP KOORDINASI INTER CLUSTER PENGUNGSIAN



BPBD Kabupaten Bima bekerjasama dengan ADRA Indonesia dan Konsorsium melalui program LLDPP menyelenggarakan Workshop Koordinasi Inter Cluster Pengungsian dan Perlindungan. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu (22/12) di Hotel Mutmainah. Hadir pada pertemuan ini sebanyak 50 undangan yang berasal dari unsur perangkat daerah Kabupaten Bima, Akademisi, Sekolah, Organisasi Profesi, Wartawan dan LSM / NGO.

Penyelenggaraan kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan pemahaman agar penanganan kedaruratan bencana dapat dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya penguatan koordinasi khususnya pada klaster pengungsian dan perlindungan (Klaster PP). Melalui kegiatan ini para peserta didorong untuk  memahami perannya dan terjalin koordinasi yang lebih baik dalam respon bencana.

Kegiatan workshop diawali dengan sambutan dari pihak Manajer Program LLDPP, Aminuddin Magatani. Dalam sambutannya Amin menyampaikan terimakasih kepada dinas terkait yang telah membantu pelaksanaan kegiatan dan berharap agar koordinasi klaster PP dapat memaksimalkan kesiapan saat mengahadapi bencana. Klaster PP harus memberikan layanan yang maksimal tidak  hanya saat kondisi kritis terjadi namun juga pada kondisi normal.

Kegiatan workshop dibuka secara resmi oleh Kalaksa BPBD Kabupaten Bima, M. Chandra Kusuma. Chandra menyampaikan harapannya agar koordinasi saat workshop tersebut dapat menambah kekuatan dalam penanganan bencana. Klaster PP berperan penting untuk perlindungan agar merasa aman saat bencana terjadi dan dapat membangkitkan motivasi untuk pulih pasca bencana. Dengan adanya kegiatan ini didorong agar pekerja kemanusian dapat meningkatkan wawasan, menambah kekuatan, mendorong terbangunannya koordinasi dan memaksimalkan kesiapan menghadapi bencana.

Acara inti workshop yang dipandu oleh Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Kabupaten Bima, M. Gunawan, S.Si, ini membahas seputar klaster pengungsian dan perlindungan (klaster PP). Pembahasan mencakup pengenalan klaster PP, standar pelayanan minimum dalam penanggulangan darurat bencana, serta perlindungan dan pengarusutamaan perlindungan dalam penanggulangan bencana. Hadir sebagai pembicara pada kegiatan ini diantaranya dari Dinas Sosial Provinsi NTB, Chandra Aprinova, dari Lembaga Perlindungan Anak, Hj. Ir. Juhda, dari PLAN Indonesia, Pitoyo Susanto, dan dari Koordinator Pendukung Klasnas PP, Titi Moekti Jasih.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

BPK Perwakilan NTB Terima LKPD Bupati Bima

  Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPK NTB) menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran (TA) 2021 (unaudited) yang diserahkan Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE Senin (14/03) di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Provinsi NTB. LKPD TA 2021 Kabupaten Bima tersebut terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. LKPD tersebut langsung diterima oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi NTB Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA. Ade Iwan dalam sambutannya mengatakan, "Audit atas laporan keuangan perintah daerah merupakan amanat konstitusi yang bersifat mandatory. artinya harus memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah dan me...

LLDPP PROJECT FASE 1 DI KABUPATEN BIMA CAPAI KESUKSESAN MEMBANGGAKAN

Dalam Workshop Hand Over LLDPP Project yang berlangsung pada Kamis (23/12) di Hotel Marina Inn, ADRA Indonesia memaparkan kesuksesan program fase 1 yang berjalan di Kabupaten Bima. Pada workshop tersebut dilakukan kegiatan serah terima LLDPP Project dan workshop capaian program. Hadir sebagai narasumber yakni Manajer program LLDPP, Aminuddin Magatani, yang memaparkan sejumlah keberhasilan program yang telah berjalan. Ia memaparkan bahwa proyek yang telah berjalan selama 1,5 tahun ini berhasil melaksanakan 100 % program yang telah direncanakan. Target hasil pertama yang ingin dicapai oleh program yakni peningkatan kapasitas  daerah untuk  mempersiapkan dan  melaksanakan respon  kemanusiaan yang  berfokus pada  perlindungan yang efektif  melalui penguatan  kelembagaan yang inklusif  dan perencanaan  kontinjensi. Beberapa capaian membanggakan dalam rangka mencapai hasil ini diantaranya telah tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaru...