Langsung ke konten utama

TIM MENFINALISASI RANCANGAN PERBUP RENKON BANJIR BANDANG BIMA

 


Tim penyusun Peraturan Bupati tentang rencana kontinjensi banjir bandang Kabupaten Bima berdiskusi dalam rangka menfinalisasi Raperda, pada Sabtu (18/12) bertempat di El Senna Cafe. Diskusi difasilitasi oleh Adra Indonesia ini menghadirkan peserta dari unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bima, BPBD Kabupaten Bima dan NGO. hadir pada pertemuan ini diantaranya Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima, M. Chandra Kusuma, AP, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, Amar Ma’ruf, S.H,, Kepala Bidang Penanganan Bencana dan kebakaran BPBD Kabupaten Bima. M. Gunawan, S.Si, dan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Bima, Safriatna Ach, S.Pt., MM,  

Pertemuan ini menyerap beberapa masukan penting untuk perbaikan rancangan Peraturan Bupati. Masukan yang diberikan ini untuk melengkapi rancangan yang telah disusun. Harapannya agar dengan Peraturan Bupati ini dapat menjadi pedoman operasional penanganan banjir bandang di Kabupaten Bima.

Dokumen rencana kontinjensi akan menjadi pedoman operasional didalam penanganan banjir bandang Kabupaten Bima 2021-2023. Rencana kontinjensi ini telah mengikuti pedoman dokumen rencana kontinjensi 5.0 yang diterbitkan BNPB. Kabupaten Bima menjadi daerah pertama yang mengadopsi pedoman rencana kontinjensi 5.0 dari BNPB. Pada rencana kontinjensi Kabupaten Bima ini telah mempertimbangkan faktor Covid didalam penanganan bencana banjir bandang.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BPK Perwakilan NTB Terima LKPD Bupati Bima

  Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPK NTB) menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran (TA) 2021 (unaudited) yang diserahkan Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE Senin (14/03) di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Provinsi NTB. LKPD TA 2021 Kabupaten Bima tersebut terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. LKPD tersebut langsung diterima oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi NTB Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA. Ade Iwan dalam sambutannya mengatakan, "Audit atas laporan keuangan perintah daerah merupakan amanat konstitusi yang bersifat mandatory. artinya harus memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah dan me...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

LLDPP PROJECT FASE 1 DI KABUPATEN BIMA CAPAI KESUKSESAN MEMBANGGAKAN

Dalam Workshop Hand Over LLDPP Project yang berlangsung pada Kamis (23/12) di Hotel Marina Inn, ADRA Indonesia memaparkan kesuksesan program fase 1 yang berjalan di Kabupaten Bima. Pada workshop tersebut dilakukan kegiatan serah terima LLDPP Project dan workshop capaian program. Hadir sebagai narasumber yakni Manajer program LLDPP, Aminuddin Magatani, yang memaparkan sejumlah keberhasilan program yang telah berjalan. Ia memaparkan bahwa proyek yang telah berjalan selama 1,5 tahun ini berhasil melaksanakan 100 % program yang telah direncanakan. Target hasil pertama yang ingin dicapai oleh program yakni peningkatan kapasitas  daerah untuk  mempersiapkan dan  melaksanakan respon  kemanusiaan yang  berfokus pada  perlindungan yang efektif  melalui penguatan  kelembagaan yang inklusif  dan perencanaan  kontinjensi. Beberapa capaian membanggakan dalam rangka mencapai hasil ini diantaranya telah tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaru...
Posting Komentar
Baca selengkapnya